PALI — Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, menggelar rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah sekaligus mengevaluasi dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah tahun 2026. Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) PALI Kartika Yanti, S.H., M.H., Senin (24/8/2026).
Rakor digelar sebagai langkah pemerintah daerah untuk menyusun dan memperkuat upaya konkret dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat. Selain membahas pengendalian inflasi, forum tersebut juga mengevaluasi kesiapan Pemkab PALI dalam mendukung program perumahan yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
Dalam rakor tersebut, sejumlah aspek terkait Program 3 Juta Rumah turut menjadi perhatian. Di antaranya ketersediaan lahan, percepatan proses perizinan, penyediaan infrastruktur dasar, hingga kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sekda PALI Kartika Yanti meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak berhenti pada pembahasan dalam rakor, tetapi segera menerjemahkan hasil koordinasi tersebut menjadi program dan kegiatan yang memiliki target jelas.
“Seluruh OPD terkait agar segera menindaklanjuti hasil rapat koordinasi ini dengan program dan kegiatan yang terukur. Progresnya juga harus dilaporkan secara berkala,” ujar Kartika.
Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi lintas sektor karena berkaitan dengan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi. Setiap perangkat daerah perlu mengambil langkah sesuai tugas dan kewenangannya agar stabilitas harga tetap terjaga,” katanya.
Sementara terkait Program 3 Juta Rumah, Pemkab PALI berupaya memastikan dukungan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Dukungan tersebut antara lain melalui kesiapan lahan, penyederhanaan dan percepatan perizinan, pembangunan infrastruktur dasar, serta membuka akses yang lebih mudah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah harus dipersiapkan secara konkret, mulai dari lahan, perizinan, infrastruktur dasar hingga akses pembiayaan. Semua harus dikoordinasikan agar pelaksanaannya tepat sasaran,” jelasnya.
Pemkab PALI berharap sinergi antar-OPD dan pemangku kepentingan dapat memperkuat pengendalian inflasi sekaligus mendukung percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Rakor tersebut menjadi bagian dari evaluasi dan tindak lanjut kebijakan Pemkab PALI dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendukung program prioritas pemerintah pusat sepanjang 2026.(Syam)