
PALI – Nasib 23 guru honorer di Sekolah Satu Atap Talang Betung, Desa Perambahan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI. Pasalnya, honor para tenaga pendidik tersebut dilaporkan belum dibayarkan selama 11 bulan.
Bupati PALI Asgianto, S.T., mengungkapkan, tertundanya pembayaran honor tersebut disebabkan adanya kendala regulasi terkait kewenangan penggunaan anggaran. Menurutnya, para guru tersebut memiliki surat penugasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pemerintah daerah tidak bisa serta-merta membayarkan honor mereka melalui APBD.
“Mereka surat penugasan dari APBN, kalau Pemkab yang bayar gajinya, kita dapat warning BPK,” kata Asgianto.
Ia menjelaskan, Pemkab PALI sebenarnya memiliki kemampuan anggaran untuk membayar honor para guru tersebut. Namun, pemerintah daerah harus mematuhi ketentuan hukum agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun temuan dalam pemeriksaan keuangan.
“Apa mungkin kita bayar gaji mereka? Seandainya boleh dibayar pakai uang APBD, pasti kami bayar, uang kita ada. Kita negara hukum, kita tidak boleh mengambil kewenangan yang bukan kewenangan kita,” tegasnya.
Asgianto mengatakan, persoalan tersebut bukan berarti pemerintah daerah mengabaikan pengabdian para guru honorer yang selama ini telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten PALI.
Menurutnya, Pemkab PALI sedang mengupayakan solusi agar hak para tenaga pendidik tersebut dapat segera diselesaikan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
“Tahun kemarin 2025 sudah kita talangi dan kita kena warning dari BPK. Mereka sudah berjuang untuk meningkatkan SDM kita, tapi di sisi lain kami tidak diperbolehkan membayar melalui APBD karena bisa menjadi temuan BPK,” ujarnya.
Bupati juga mengakui baru menerima laporan mengenai persoalan tersebut pada Oktober 2026. Setelah mendapatkan informasi itu, dirinya langsung memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta penjelasan sekaligus menegur agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
“Saya baru dapat laporan di bulan Oktober inilah. Langsung saya panggil Dinas Pendidikan, saya tegur, kenapa hal ini bisa berlarut-larut,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Asgianto telah mendelegasikan penyelesaian persoalan tersebut kepada Asisten II Setda PALI, Kamriadi. Ia menargetkan dalam waktu satu bulan ke depan sudah ada solusi terkait pembayaran honor 23 guru honorer tersebut.
“Ini sudah saya delegasikan ke Asisten II. Satu bulan ini harus selesai permasalahan ini,” tegas Asgianto.
Pemkab PALI kini berupaya mencari jalan keluar melalui koordinasi dan penyesuaian regulasi agar hak para guru dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan. (Syam)
