Catatan Opini: Dr. Suriyanto Pd., SH., MH., M.Kn – Praktisi Hukum
Reformasi Indonesia telah bergulir selama 27 tahun sejak Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 1998. Era ini diharapkan membawa perubahan fundamental dalam tata kelola pemerintahan, demokrasi, hingga penegakan hukum. Namun, menurut praktisi hukum Dr. Suriyanto, cita-cita luhur reformasi justru semakin menjauh dari harapan rakyat.
Dalam tulisan ini, ia menilai bahwa sebagian tuntutan utama reformasi, seperti amendemen UUD 1945, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penegakan hukum, hingga pencabutan Dwi Fungsi ABRI, tak berjalan sesuai semangat awal reformasi.
“Setelah lebih dari dua dekade, reformasi seolah telah dikendalikan partai-partai borjuis dan neoliberalis yang kini mendominasi panggung politik Indonesia,” tegasnya.
Agenda Reformasi Dinilai Menyimpang
Menurut Suriyanto, berbagai perubahan yang dihasilkan reformasi belum menunjukkan manfaat signifikan bagi rakyat. Ia mencontohkan:
Korupsi kian merajalela di birokrasi, partai politik hingga lembaga strategis.
Penegakan hukum dan HAM dinilai semakin lemah dan sering dijadikan alat kepentingan.
Demokrasi kebablasan, sementara pers menghadapi kriminalisasi.
Otonomi daerah malah memunculkan “raja-raja kecil” yang korup.
Keamanan nasional belum terkendali, termasuk persoalan KKB di Papua.
Reformasi parlemen yang diharapkan membersihkan DPR dan membuatnya berpihak pada rakyat juga dianggap belum terlaksana.
“Anggota DPR lebih tunduk pada kepentingan ketua partai daripada rakyat yang memilih dan menggaji mereka melalui pajak,” ujarnya.
Dinasti Politik dan Dominasi Modal Asing
Suriyanto juga menyoroti maraknya dinasti politik di era reformasi, mulai tingkat daerah hingga nasional. Ia menilai keadaan ini jauh dari cita-cita untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Selain itu, dominasi perusahaan asing dalam pengelolaan sumber daya alam dianggap merugikan rakyat. Ia menyebut beberapa contoh, seperti Freeport, PT IMIP, hingga kepemilikan lahan sawit oleh korporasi asing.
“Rakyat Papua tetap miskin meskipun Freeport puluhan tahun ada di sana,” kritiknya.
Harapan pada Pemerintahan Baru
Suriyanto menilai bahwa dukungan lebih besar harus diberikan kepada pengusaha nasional serta program-produk yang mengedepankan kemandirian bangsa. Termasuk di dalamnya gagasan pengelolaan aset negara melalui Danantara pada pemerintahan Presiden Prabowo.
Ia menilai sejumlah langkah awal Presiden Prabowo menunjukkan arah perubahan.
“Belum banyak, tapi sudah jelas apa yang beliau lakukan untuk rakyat,” tulisnya.
Suriyanto mengajak seluruh masyarakat untuk bersama mengawal pemerintahan agar menuntaskan agenda-agenda reformasi yang selama ini dinilai gagal.(Red)