PALI — Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB RI) terkait persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan Pemkab PALI, Selasa (12/05/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten PALI, Kartika Yanti, SH., MH, sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi dan penataan sumber daya manusia aparatur yang profesional dan sesuai kebutuhan organisasi.
Dalam pertemuan itu, pihak KemenPAN-RB RI memberikan apresiasi terhadap langkah proaktif Pemkab PALI yang telah melaksanakan evaluasi jabatan di lingkungan pemerintahan daerah. Selain itu, KemenPAN-RB juga memberikan sejumlah catatan perbaikan dan arahan teknis agar dokumen evaluasi jabatan yang diajukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku.
Sekretaris Daerah Kabupaten PALI, Kartika Yanti, SH., MH, mengatakan bahwa koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh tahapan evaluasi jabatan berjalan sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Koordinasi ini kami lakukan untuk memastikan proses evaluasi jabatan di lingkungan Pemkab PALI berjalan sesuai ketentuan dan mendapatkan persetujuan resmi dari KemenPAN-RB. Dengan begitu, hasil evaluasi jabatan nantinya memiliki dasar hukum yang kuat,” ujar Kartika Yanti.
Ia menjelaskan, hasil evaluasi jabatan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan, termasuk mendukung pembayaran tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemkab PALI berkomitmen terus mendorong reformasi birokrasi yang berdampak melalui penataan SDM aparatur yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal,” tambahnya.
Melalui koordinasi ini, Pemkab PALI berharap proses persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan dapat segera ditindaklanjuti, sehingga implementasi penataan jabatan dan peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab PALI dapat berjalan lebih efektif dan terukur.(Red)