Sekda PALI bersama Kepala Bappeda ikuti Rakor Sinkronisasi Kegiatan kementrian/LPNK di Kampus IPDN
Potretandalas.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kartika Yanti,SH.,MH., bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) PALI, Hj. Rina Anggraini, S.T., M.T., menghadiri Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat. Kamis (30/10/2025)
Sekretaris Daerah PALI, Kartika Yanti, menegaskan pentingnya forum koordinasi ini untuk memastikan keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah, khususnya dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan nasional.
Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kartika Yanti,SH.,MH., bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) PALI, Hj. Rina Anggraini, S.T., M.T.,
“Rapat ini menjadi momentum penting untuk memastikan setiap program di daerah selaras dengan arah kebijakan nasional. Dengan sinkronisasi yang baik, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat meningkat,” ujar Kartika.
“Kegiatan ini sangat strategis, karena menjadi forum untuk menyamakan persepsi dan arah kebijakan antara pusat dan daerah. Dengan sinkronisasi yang baik, program pembangunan di daerah dapat berjalan lebih efisien dan terkoordinasi,” ujar Sekda PALI.
Sekda menjelaskan dalam forum tersebut, sejumlah agenda utama dibahas, antara lain rencana kegiatan kementerian dan pemerintah daerah tahun 2025, strategi peningkatan koordinasi lintas sektor, serta identifikasi kendala dan solusi untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang.
Sementara itu, Kepala Dinas Bappeda PALI, Hj. Rina Anggraini, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten PALI siap menindaklanjuti hasil rapat koordinasi ini agar program daerah dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
“Melalui forum ini, kami memperoleh arahan langsung dari pemerintah pusat terkait prioritas pembangunan. Ini sangat membantu dalam penyusunan rencana kerja daerah agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Rina.
Rapat yang digelar oleh Kemendagri di IPDN Jatinangor ini diharapkan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk peningkatan koordinasi antar instansi, penguatan sistem perencanaan terpadu, serta optimalisasi pelayanan publik berbasis data dan hasil evaluasi kinerja.
“Dengan terselenggaranya kegiatan ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid, sehingga pelaksanaan program pembangunan tahun 2025 dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia,”Paparnya.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, Setidaknya,1.104 Sekda dan Bappeda dari seluruh Indonesia hadir dalam acara yang digelar selama empat hari, terhitung 27-30 Oktober 2025 dibuka Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), dan pemerintah daerah dalam rangka penyelarasan program pembangunan tahun 2025.(ADV)
