Potretandalas.com,– Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melakukan konsultasi dan koordinasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2026 ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Selasa (3/3).
Kegiatan yang berlangsung di Jakarta tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten PALI, Kartika Yanti, SH., MH, dan diterima jajaran Kasubdit Anggaran Wilayah Ditjen Bina Keuda. Konsultasi ini difokuskan pada sinkronisasi pagu anggaran, penyusunan indikator kinerja, serta pemenuhan aspek legalitas agar pengalokasian TPP 2026 berjalan sesuai regulasi dan tepat waktu.
Sekda PALI Kartika Yanti menegaskan, langkah koordinasi ini penting untuk memastikan kebijakan TPP daerah tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pusat. “Kami ingin memastikan skema TPP Tahun Anggaran 2026 yang disusun Pemkab PALI benar-benar selaras dengan regulasi terbaru,” ujar Kartika Yanti dalam keterangan resminya.
Ia menjelaskan, pembahasan juga mencakup validasi kemampuan fiskal daerah agar alokasi TPP tetap realistis dan tidak membebani keuangan daerah. Menurutnya, kepastian pembayaran TPP harus dibarengi dengan prinsip kehati-hatian dalam penganggaran. “Penyesuaian ini penting agar pembayaran TPP memiliki dasar fiskal yang kuat serta menjamin keberlanjutan tanpa mengganggu program prioritas lainnya,” katanya.
Selain itu, Pemkab PALI turut merumuskan indikator penilaian kinerja yang lebih objektif dan terukur. Hal ini dilakukan agar pemberian TPP benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas aparatur sipil negara (ASN). “Kami ingin TPP tidak sekadar menjadi tambahan penghasilan, tetapi juga instrumen untuk mendorong kinerja ASN dalam memberikan pelayanan publik yang optimal,” tegasnya.
Dalam agenda tersebut, Sekda PALI didampingi Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kepala BKPSDM, Kabag Hukum, serta Kabag Renkue.
Melalui koordinasi ini, Pemkab PALI menegaskan komitmennya dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi, sekaligus memastikan kesejahteraan ASN tetap terjaga secara berkelanjutan pada Tahun Anggaran 2026.(ADV)
