Pemkab PALI Perkuat Sinergi dengan Kemendagri, Bahas Perlindungan Sosial dan Upah 2027

Sekda PALI Kartika Yanti Ikuti Rakor Kemendagri, Empat Agenda Strategis Jadi Pembahasan

PALI – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026). Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari pengendalian inflasi, penetapan upah minimum tahun 2027, perlindungan sosial hingga dukungan pemerintah daerah terhadap program perumahan.

 

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) PALI Kartika Yanti, S.H., M.H., hadir bersama sejumlah perangkat daerah terkait untuk mengikuti pembahasan dan arahan pemerintah pusat mengenai kebijakan yang perlu ditindaklanjuti di tingkat daerah.

BACA JUGA:  Bawaslu PALI Pantau Proses Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

 

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah pengendalian inflasi. Pemerintah daerah didorong untuk terus menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di tengah masyarakat.

Jaga Stabilitas Ekonomi Daerah, Pemkab PALI Ikuti Koordinasi Nasional Bersama Kemendagri

Upaya tersebut dinilai penting guna menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan kondisi perekonomian daerah agar tetap stabil. Karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah serta pemantauan harga kebutuhan pokok secara berkala menjadi langkah yang perlu terus diperkuat.

 

Selain pengendalian inflasi, rapat koordinasi juga membahas sosialisasi penetapan upah minimum tahun 2027. Pembahasan ini menjadi perhatian pemerintah daerah agar proses penetapan upah dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BACA JUGA:  Di Masjid Nurul Taqwa, Bupati Asgianto Tegaskan Komitmen Kebersamaan Lewat Safari Ramadhan

 

Penetapan upah minimum diharapkan mampu memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha. Dengan demikian, kebijakan pengupahan dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan iklim usaha yang kondusif.

 

Agenda berikutnya berkaitan dengan penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelompok rentan agar program bantuan dan jaminan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

BACA JUGA:  Pemkab PALI Fasilitasi Perusahaan Bahas CSR untuk Pembangunan Berkualitas

 

Dalam rapat tersebut, dukungan pemerintah daerah terhadap program perumahan juga menjadi salah satu pembahasan. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

 

Pemerintah Kabupaten PALI berkomitmen mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah pusat tersebut sesuai arahan Bupati PALI Asgianto, S.T.

 

Melalui koordinasi bersama Kemendagri, Pemkab PALI diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah sehingga setiap program yang dijalankan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. (ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *