Bahas Penanaman Jagung untuk Ketahanan Pangan, Desa Maju Gelar Rapat Bumdes
PALI, 30 September 2025 – Pemerintah Desa Suka Maju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), menggelar rapat bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mematangkan rencana pelaksanaan penanaman jagung yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 7 Oktober 2025 mendatang pukul 09.00 WIB.
Rapat yang dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Suka Maju tersebut dihadiri oleh Kades Suka Maju, Rudini, MPd, Ketua BPD Desa Suka Maju Nato Susanto beserta anggota, Bhabinkamtibmas Aiptu Affandi Bay, SH, Pendamping Desa Dedi Candra, SP, para Kepala Dusun, serta PPL Afriansyah, SP.
Dalam rapat tersebut disepakati bahwa kegiatan penanaman jagung merupakan program strategis Dana Desa tahun 2025 yang selaras dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Kapolsek Talang Ubi, AKP Ardiansyah, SH, yang turut hadir dalam kegiatan ini menyampaikan pesan Kapolres PALI, AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait, SH, SIK, MIK, mengenai pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mendukung program tersebut.
> “Melalui kegiatan penanaman jagung berbasis Dana Desa ini, kita bukan hanya bicara tentang pertanian, tetapi juga kemandirian pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Polri, khususnya Polres PALI, siap mendukung dan mengawal setiap program pembangunan desa agar berjalan lancar, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujar Kapolres PALI sebagaimana disampaikan Kapolsek Talang Ubi.
Lebih lanjut, Kapolsek Talang Ubi menambahkan bahwa peran Bhabinkamtibmas akan terus dioptimalkan dalam melakukan pendampingan di lapangan. Kehadiran aparat kepolisian diharapkan mampu memberikan rasa aman serta memastikan program berjalan sesuai aturan.
Rencana penanaman jagung ini mendapat respons positif dari masyarakat Desa Suka Maju.
“Selain diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian lokal, program ini juga menjadi langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan yang tengah digalakkan pemerintah pusat maupun daerah,”pungkasnya.(Red)