MUBA — Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba), Kamis (12/3/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan polemik proposal Safari Ramadan serta janji politik Bupati Musi Banyuasin yang dinilai belum terealisasi.
Koordinator aksi dalam orasinya menyoroti viralnya proposal yang diduga diajukan oleh Camat Babat Toman kepada sejumlah perusahaan untuk mendukung kegiatan Safari Ramadan Bupati. Menurut massa aksi, langkah tersebut menimbulkan pertanyaan publik terkait penggunaan anggaran daerah dan etika pejabat pemerintah.
Selain itu, LSM TRINUSA juga menagih sejumlah janji kampanye Bupati Musi Banyuasin yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat.
Beberapa tuntutan yang disuarakan di antaranya realisasi bantuan langsung sebesar Rp25 juta per kepala keluarga bagi warga miskin serta peningkatan kesejahteraan guru honorer di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
Massa menilai hingga saat ini berbagai janji tersebut belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Aksi yang berlangsung di depan kantor Pemkab Muba tersebut semula diharapkan menjadi ruang dialog antara massa aksi dengan pihak pemerintah daerah. Namun hingga aksi berlangsung, tidak ada pejabat Pemkab Muba yang menemui massa.
Menurut pihak pengunjuk rasa, mereka telah melayangkan surat pemberitahuan aksi beberapa hari sebelumnya sehingga berharap ada perwakilan pemerintah yang dapat memberikan penjelasan secara langsung.
“Kami sudah menyampaikan pemberitahuan aksi sejak beberapa hari lalu. Seharusnya pemerintah daerah bisa hadir untuk berdialog dengan masyarakat,” ujar salah satu orator aksi di hadapan massa.
Ketiadaan perwakilan pejabat Pemkab Muba membuat massa menyampaikan kekecewaan mereka sebelum akhirnya membubarkan diri secara tertib.
LSM TRINUSA menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dan berharap pemerintah daerah dapat memberikan klarifikasi serta menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan.
Mereka juga menyatakan akan kembali melakukan aksi lanjutan apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons dari pihak pemerintah daerah.(Red)