ODGJ dan Anak Jalanan di Kayuagung Kian Marak, Dinas Sosial OKI Dinilai Abai
Kayuagung –Potretandalas com -Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) di bawah kepemimpinan Bupati H. Muchendi Mahzareki – Suprianto gencar melakukan pembenahan infrastruktur. Jalan, pasar, dan lingkungan kota mulai tertata rapi. Namun di balik kemajuan itu, terselip potret buram yang belum tersentuh serius: maraknya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta anak jalanan (anjal) dan anak punk di pusat Kota Kayuagung.
Fenomena ini bukan isapan jempol. Hampir setiap hari, ODGJ dan anak jalanan tampak berkeliaran di Pasar Kayuagung, area rumah makan, dan tempat lesehan masyarakat. Kehadiran mereka membuat warga resah dan menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pedagang dan pengunjung pasar.
“Sekarang hampir tiap hari ada saja ODGJ atau anak punk di sekitar pasar. Kadang minta uang, kadang marah-marah sendiri. Kami khawatir juga kalau anak kecil lewat,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi kondisi tersebut, Forum Wartawan OKI Bersatu (Forwaki) mencoba mengonfirmasi pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten OKI.
Kepala Bidang Penegakan Satpol PP, Mentiton, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/10), mengakui bahwa hingga kini belum ada langkah penanganan khusus terhadap ODGJ di wilayah Kayuagung.
“Untuk ODGJ belum ada yang kami amankan. Sedangkan anak jalanan dan anak punk kebanyakan berasal dari wilayah Kayuagung sendiri — dari Kelurahan Cinta Raja, Sukadana, Kotaraya, dan Desa Celika. Dinas Sosial pun bingung mau menyerahkan mereka ke mana. Hari ini kami tangkap, besoknya muncul lagi,” ungkap Mentiton.
Ia juga menegaskan, Kayuagung menjadi daerah dengan jumlah ODGJ dan anak jalanan terbanyak di Kabupaten OKI.
Namun, langkah Satpol PP hanya terbatas pada penangkapan sementara dan penyerahan kepada Dinas Sosial, tanpa tindak lanjut nyata.
Ironisnya, upaya konfirmasi yang dilakukan Forwaki kepada Kepala Dinas Sosial maupun Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten OKI tak pernah berhasil.
Keduanya tidak berada di kantor setiap kali hendak ditemui untuk dimintai klarifikasi terkait penanganan permasalahan sosial ini.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar: di mana peran Dinas Sosial OKI dalam melindungi dan menertibkan masyarakat marginal tersebut?
Padahal, sebagai instansi teknis, Dinsos memiliki tanggung jawab langsung terhadap pembinaan dan penanganan ODGJ maupun anak jalanan.
Beberapa tokoh masyarakat menilai, sikap diam Dinas Sosial mencederai semangat pemerintahan daerah yang tengah membangun citra peduli rakyat.
“Kalau pemerintah sibuk mempercantik kota tapi menutup mata terhadap masalah sosial, itu bukan pembangunan yang utuh. Ini soal kemanusiaan,” tegas salah satu tokoh masyarakat Kayuagung.
Masyarakat berharap Bupati H. Muchendi Mahzareki segera mengevaluasi kinerja Dinas Sosial OKI dan memastikan ada langkah nyata dalam menertibkan serta membina para ODGJ dan anak jalanan, agar wajah Kota Kayuagung benar-benar mencerminkan kesejahteraan sosial, bukan hanya keindahan fisik.(Aribadi)