Pemkab PALI Siap Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Usai Exit Meeting LKPD 2025

Pemkab PALI Siap Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Usai Exit Meeting LKPD 2025

PALI – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui pelaksanaan exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan, Selasa (5/5/2026).

 

Kegiatan yang digelar di Guest House Kabupaten PALI tersebut dihadiri langsung Bupati PALI Asgianto, ST, Sekretaris Daerah Kartika Yanti, SH., MH, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Exit meeting ini menjadi tahapan akhir dari rangkaian pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

BACA JUGA:  Pemkab PALI Teken Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara dengan Kemenkeu

 

Dalam pertemuan tersebut, tim BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan menyampaikan hasil evaluasi pemeriksaan sekaligus memberikan sejumlah rekomendasi strategis yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab PALI guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

 

Bupati PALI Asgianto menyampaikan apresiasi atas proses audit yang telah dilakukan BPK, termasuk pendampingan dan arahan selama pemeriksaan berlangsung. Ia menilai, audit tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem pengawasan serta mendorong terciptanya pemerintahan yang profesional.

 

BACA JUGA:  Lantik Puluhan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional, Ini Pesan Pj Bupati Purwakarta!

“Pemerintah Kabupaten PALI berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Asgianto.

 

Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK akan dijadikan bahan evaluasi menyeluruh bagi seluruh OPD agar pengelolaan anggaran semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

 

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa transparansi keuangan merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemkab PALI terus mendorong peningkatan disiplin administrasi, kualitas pelaporan, serta penguatan sistem pengawasan internal.

 

BACA JUGA:  Musrenbang RKPD 2027 Digelar, Bupati Toha Tekankan Perencanaan Harus Terarah dan Berdampak bagi Masyarakat

Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

 

Pemerintah Kabupaten PALI pun optimistis sinergi yang terjalin dengan BPK akan terus mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih profesional dan bertanggung jawab ke depan.

 

Exit meeting tersebut berlangsung dalam suasana serius namun konstruktif, mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan BPK untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *