PALI,PA-Pagi itu, suasana di depan gerbang operasional PT Pertamina (Persero) Zona 4 Adera Field di Desa Pengabuan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), tidak seperti biasanya. Puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Lematang berdiri berbaris, membawa spanduk dan menyuarakan tuntutan yang sama: keadilan dalam kesempatan kerja.
Aksi demonstrasi yang digelar pada Selasa (7/4/2026) itu menjadi simbol kegelisahan masyarakat lokal yang merasa tersisih dari peluang kerja di wilayahnya sendiri. Mereka datang bukan sekadar untuk berteriak, tetapi untuk menagih transparansi yang dinilai selama ini masih tertutup.
Di bawah terik matahari, suara orasi bergema dari pengeras suara. Hadi Prasmana, S.Kom, yang memimpin aksi, berdiri di hadapan massa dengan nada tegas namun terukur. Ia menilai persoalan rekrutmen tenaga kerja di lingkungan Adera Field bukan lagi isu teknis, melainkan persoalan keadilan sosial.
“Ini bukan sekadar soal pekerjaan, ini soal keadilan. Ketika informasi ditutup, maka kesempatan ikut ditutup. Masyarakat lokal hanya jadi penonton di tanahnya sendiri,” tegasnya, disambut sorakan dukungan dari peserta aksi.
Bagi masyarakat sekitar, kehadiran industri besar seperti Pertamina semestinya menjadi pintu pembuka kesejahteraan. Namun, harapan itu perlahan berubah menjadi kekecewaan ketika informasi rekrutmen dianggap hanya beredar di kalangan tertentu.
Koalisi Masyarakat Lematang menilai sistem perekrutan tenaga kerja, terutama melalui kontraktor dan subkontraktor, masih sarat ketertutupan. Kondisi ini dinilai tidak hanya merugikan masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi melanggengkan praktik yang tidak sehat dalam dunia ketenagakerjaan.
Muslim Abdurrasyid, salah satu perwakilan koalisi, menegaskan bahwa sebagai perusahaan milik negara, Pertamina seharusnya menjadi teladan dalam menerapkan prinsip keterbukaan.
“Kontraktor di bawah Pertamina bukan entitas privat yang bisa semaunya menutup informasi. Semua harus terbuka dan bisa diawasi publik,” ujarnya.
Menurutnya, jika transparansi tidak diwujudkan, maka kehadiran perusahaan besar di daerah justru berisiko menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat dan industri.
Aksi tersebut tidak hanya dilandasi emosi, tetapi juga merujuk pada sejumlah aturan hukum yang dinilai belum dijalankan secara optimal. Mulai dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi, hingga kewajiban perusahaan dalam mengumumkan lowongan kerja secara terbuka.
Koalisi menyebut beberapa regulasi sebagai dasar tuntutan mereka, di antaranya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Ketenagakerjaan, hingga peraturan daerah dan surat edaran pemerintah kabupaten terkait prioritas tenaga kerja lokal.
Dalam pernyataan resminya, mereka menyampaikan lima tuntutan utama, yakni:
Membuka rekrutmen tenaga kerja secara transparan melalui Disnakertrans PALI.
Melakukan sosialisasi aktif kepada pemerintah desa di wilayah kerja.
Menyampaikan keterbukaan informasi terkait dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Membuka kembali rekrutmen tenaga keamanan (security).
Menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga non-skill di seluruh rig di bawah Adera Field.
Bagi mereka, tuntutan tersebut bukanlah permintaan berlebihan, melainkan hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang beroperasi di tengah masyarakat.
Di tengah ketegangan yang sempat meningkat, pihak perusahaan akhirnya memberikan tanggapan. Perwakilan Humas Adera Field, Samuel, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran pimpinan lapangan dalam aksi tersebut.
Ia mengakui bahwa aspirasi masyarakat merupakan masukan penting bagi perusahaan dan berjanji akan melakukan perbaikan dalam sistem rekrutmen ke depan.
“Kami menerima apa yang disampaikan. Ke depan, sistem rekrutmen akan diperbaiki sesuai SOP, lebih terbuka, serta melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan insan pers,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi secercah harapan bagi masyarakat, meski sebagian masih menunggu bukti nyata di lapangan.
Meski berlangsung dengan tensi tinggi, aksi demonstrasi berjalan tertib dan berakhir dalam suasana aman dan kondusif. Aparat keamanan dari Polres PALI, jajaran polsek, personel TNI, serta petugas keamanan perusahaan terlihat bersiaga sepanjang kegiatan berlangsung.
Bagi Koalisi Masyarakat Lematang, aksi hari itu bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang untuk memastikan hak masyarakat lokal tidak diabaikan.
“Jika tidak direspons, kami siap aksi lebih besar,” tegas Abu Rizal, S.Ag, menutup pernyataan.
Di balik suara lantang para demonstran, tersimpan harapan sederhana: agar kesempatan kerja tidak lagi menjadi privilese segelintir orang, melainkan hak yang dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat di tanahnya sendiri.(Syam)