Rapat Paripurna ke-14 Bahas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun 2026
PALI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar Rapat Paripurna ke-14 dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD PALI, Talang Kerangan, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Senin (3/11/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, S.H., didampingi Sekretaris DPRD Drs. Darmawi, M.Si. Dengan kehadiran 22 dari total 30 anggota dewan, rapat dinyatakan kuorum dan terbuka untuk umum. “Dengan hadirnya 22 orang anggota, rapat ini sah dan dibuka secara resmi untuk umum,” ujar Ubaidillah dalam sambutannya.
Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi DPRD PALI menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda APBD 2026. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya, H. Herdianto, S.Ag., memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten PALI yang telah menyampaikan nota keuangan tepat waktu. Namun, ia menekankan perlunya evaluasi terhadap tambahan pegawai dan pemberian tunjangan. “TPP harus diberikan kepada pegawai yang memiliki kinerja nyata, bukan sekadar formalitas,” ujarnya. Fraksi PAN juga menyoroti keadilan dalam penyaluran bantuan sosial dan dugaan kecurangan perekrutan tenaga kerja oleh PT AWS yang bekerja sama dengan Pertamina Adera dan Pendopo.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Ragil Saputra menekankan perlunya peningkatan kinerja pemerintahan dan penguatan ekonomi daerah. Fraksi Demokrat, disampaikan Apriansyah, SKM., menyoroti pentingnya penanganan bencana dan larangan rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan. “Kami mendorong agar pemberdayaan UMKM menjadi fokus utama peningkatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Golkar melalui Suarno, S.E., menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dan disiplin fiskal, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan Fraksi PKS melalui Sarnubi, S.E., menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan dan penanganan stunting yang lebih terintegrasi. “Pembangunan harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” katanya.
Fraksi Gabungan Bintang Berhati Umat (Hanura) melalui Husni Tamrin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ia juga menyoroti kondisi lalu lintas di kawasan Simpang 5–Talang Akar yang dinilai belum tertib. “Kami berharap segera ada penertiban dan penambahan rambu-rambu demi keselamatan pengguna jalan,” ujarnya.
Melalui pandangan umum tersebut, seluruh fraksi berharap agar masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten PALI dalam penyusunan APBD 2026 demi terciptanya pembangunan yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.
Tampak Hadir di acara tersebut, Ketua DPRD PALI, H.Ubaidillah,SH., Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, SH., Sekwan PALI, Drs, Darmawi, perwakilan Forkopimda, Ketua-ketua OPD PALI, tokoh masyarakat, tokoh agama,dan lain-lain.(ADV)
