PALI — Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengikuti kegiatan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten PALI, Jumat (14/8/2026).
Kapolres PALI AKBP Januar Kencana Setia Persada, S.I.K., diwakili Wakapolres PALI Kompol Suprawira, S.H., M.Si., hadir bersama Bupati PALI Asgianto, Ketua DPRD PALI H. Ubaidillah, S.H., Wakil Ketua I DPRD PALI H. Kristian, S.M., Wakil Ketua II DPRD PALI Firdaus Hasbullah, S.H., M.H., Sekda PALI Kartika Yanti, S.H., M.H., serta unsur Forkopimda dan jajaran pemerintah daerah.
Kegiatan dimulai sekitar pukul 08.35 WIB. Selain jajaran pemerintah dan DPRD, agenda tersebut juga dihadiri 23 anggota DPRD PALI, kepala OPD, insan pers, organisasi masyarakat serta tamu undangan lainnya.
Kapolres PALI AKBP Januar Kencana Setia Persada, S.I.K., melalui Wakapolres PALI Kompol Suprawira, S.H., M.Si., mengatakan kehadiran Polres PALI dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap rangkaian agenda kenegaraan sekaligus bagian dari sinergitas antara kepolisian, pemerintah daerah dan unsur legislatif.
“Polres PALI mendukung pelaksanaan kegiatan penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden RI dan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib dan kondusif,” kata Suprawira.
Dalam pidatonya, Presiden RI menyampaikan sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan masa pemerintahan, termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
Presiden menyoroti peningkatan swasembada sejumlah kebutuhan pokok, seperti jagung, beras, gula konsumsi, pupuk dan solar. Selain itu, program makan bergizi disebut telah memasuki tahap pelaksanaan di seluruh Indonesia.
“Program makan bergizi bukan lagi rencana dan telah dilaksanakan untuk seluruh negeri sesuai janji kabinet dalam jabatan Presiden RI,” demikian poin pidato Presiden yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Presiden juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional.
Sejumlah capaian lembaga negara turut disampaikan. DPR RI disebut telah mengundangkan 13 RUU hingga Juli 2026 dan menghimpun 18.883 aspirasi dari 38 provinsi sebagai bahan masukan rencana kerja pemerintah 2027.
Sementara Mahkamah Agung pada 2025 menangani 38.148 perkara dan menyelesaikan 37.973 perkara atau 99,54 persen. Mahkamah Konstitusi menangani 701 perkara, sedangkan BPK disebut berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp112 triliun melalui rekomendasi yang diberikan.
Rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 11.40 WIB. Seluruh kegiatan berjalan aman, tertib, lancar dan kondusif.